nusakini.com-Jakarta-Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan mengatur perjalanan dinas istri pejabat. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekjen No 7220 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan oleh Istri Pejabat Kementerian Agama. 

“SE ini untuk mengatur perlaksanaan perjalanan dinas istri pejabat Kemenag. Ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan, baik yang mengatur perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri,” terang M Nur Kholis di Jakarta, Rabu (31/10). 

• Soal Pelibatan Pegawai Kemenag Parepare yang Baragama Non Muslim di Panitia Pemberangkatan Jamaah Haji, Ini Penjelasan Kemenag Parepare
• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret

Menurutnya, ada tiga point penting dalam SE tersebut, yaitu: pertama, istri pejabat hanya mendapatkan fasilitas pada perjalanan dinas pindah. “Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.05/2012 yang dimaksud perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah,” ujarnya. 

Kedua, perjalanan dinas jabatan hanya untuk pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Sedang aturan ketiga, istri pejabat hanya dapat ikut menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama apabila ada undangan sebagai peserta/narasumber/moderator dari unsur masyarakat dan memberikan kontribusi sesuai output kegiatan dengan biaya ditanggung panitia penyelenggara.   

“Aturan ini harus memperhatikan prinsip pelaksanaan perjalanan dinas, yaitu: selektif, ketersediaan anggaran, sesuai pencapaian kinerja, efektif dan efisien, serta transparan dan akuntable,” tegasnya. 

Sekjen minta para Kepala Satuan Organisasi/Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas jabatan di lingkungan kerja masing-masing.(p/ab)